“Terlepas disetujui atau tidak, kami sudah mengajukan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk menjaga iklim investasi agar tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan final UMK akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 24 Desember 2025. Oleh karena itu, besaran UMK yang diusulkan masih berpotensi mengalami perubahan.
“Kami hanya mengajukan, keputusannya tetap ada di provinsi. Bisa tetap, bertambah, atau berkurang. Harapan kami tentu dapat diterima,” katanya.
Denny menuturkan, perhitungan kenaikan UMK 2026 didasarkan pada inflasi yang ditambahkan hasil perkalian nilai alfa 0,9 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, sehingga menghasilkan angka kenaikan 7,53 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang digunakan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi triwulan hingga November 2025, mengingat data bulan Desember belum dirilis.
