JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan seluruh layanan publik berjalan normal dan stabilitas pemerintahan terjaga. Hal ini ditegaskan menyusul penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung R. Awangga sebagai tersangka.
Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan pihaknya sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum yang independen.
Fokus Utama pada Stabilitas dan Pelayanan
Dalam pernyataannya, Wali Kota Farhan menekankan bahwa prioritas utama pemerintah kota adalah menjaga stabilitas.
“Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujar Farhan, Rabu (10/12/2025).
Ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal. Instruksi ini bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa.
Selain itu, Farhan menggarisbawahi bahwa kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari.
Komitmen terhadap Reformasi dan Integritas
Menanggapi perkembangan ini, Pemkot Bandung justru mempercepat langkah-langkah reformasi birokrasi. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan internal. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” pesan Farhan.
Sebagai tindak lanjut, evaluasi dan pembaruan SOP layanan publik akan dilakukan. Kemudian, peran Inspektorat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan dioptimalkan.
Jaminan Kelancaran Layanan Dasar
Pemkot Bandung memberikan jaminan khusus terhadap layanan publik utama. Layanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan akan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik,” tegas Farhan.
Untuk mendukung hal ini, mekanisme koordinasi harian telah diperkuat. Tujuannya adalah menjaga ritme pemerintahan agar tetap stabil dan responsif. Selain itu, proses digitalisasi administrasi akan dipercepat untuk meningkatkan transparansi.
Membangun Kepercayaan dan Komunikasi
Pemerintah Kota Bandung aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Koordinasi erat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi kementerian terkait. Tujuannya adalah menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Farhan juga menyampaikan permintaan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta mereka menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik.
“Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” jelasnya.
Pada akhirnya, komitmen Pemkot adalah terus membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan berkelanjutan bagi warga.(Red)
