JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025–2029, Buky Wibawa Karya Guna, menekankan perlunya transformasi ADPSI dari sekadar forum silaturahmi menjadi pusat konsolidasi nasional bagi DPRD provinsi. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka rapat kerja nasional ADPSI di Kota Bandung, Selasa (5/8/2025).
Menurut Buky, tantangan yang dihadapi DPRD di era otonomi daerah tidak cukup dihadapi dengan pendekatan administratif atau seremonial. Dibutuhkan kerja kolektif antarwilayah untuk memperkuat posisi DPRD sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“ADPSI tidak boleh hanya jadi agenda rutin lima tahunan. Harus menjadi wadah strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan DPRD se-Indonesia dalam menghadapi berbagai isu aktual dan kebijakan nasional,” ujar Buky.
Ia menyebut tantangan utama yang dihadapi DPRD saat ini meliputi pelemahan kewenangan akibat sentralisasi kebijakan, ketimpangan fiskal antarwilayah, hingga masih lemahnya partisipasi dalam reformasi perundang-undangan seperti revisi UU 23 Tahun 2014.
“Banyak regulasi yang seolah memberi ruang desentralisasi, tapi dalam praktiknya justru menciptakan kendali vertikal yang membatasi ruang gerak kabupaten dan kota,” tegas Buky.
