“Buat pelayanan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terpenting, jangan sampai ada celah korupsi di tingkatan apapun,” tegasnya.
Kedua, optimalkan program dan gerakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil. Saat ini, banyak sekali program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantauan Langsung Tunai (BLT) baik BLT desa, BLT dampak inflasi dan lainnya.
Bantuan-bantuan tersebut harus terdistribusi tepat sasaran agar pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil berjalan optimal.
“Saya kemarin keliling ke sejumlah desa di Karawang, masih banyak saya temukan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di rumah yang sangat tak layak huni. Ini harus diatasi oleh pemerintah, agar tahun 2023 tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat,” terang anggota DPRD dari daerah pemilih (Dapil) Karawang dan Purwakarta ini.
Ketiga, lanjut Ihsanudin, pemerintah harus berani mengeksekusi program pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Artinya, program infrastruktur harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun diperkampungan.
