Sementara di sektor sosial, Daddy menerima keluhan terkait banyaknya warga yang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan.
“Reaktivasi BPJS bagi warga sangat dibutuhkan, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi para kader Posyandu, pengurus RT dan RW, Lembaga Masyarakat Desa (LMD), guru ngaji, serta imam masjid yang honornya semakin menurun seiring berkurangnya alokasi dana desa yang kini hanya tersisa sekitar 30 persen.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Daddy, mencerminkan harapan masyarakat agar kondisi keuangan desa dapat segera pulih sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik kembali berjalan normal.
“Warga berharap kesehatan keuangan desa bisa segera dipulihkan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
