Meski begitu, Iswara menegaskan program prioritas Pemprov Jabar tetap harus berjalan dengan melakukan efisiensi belanja penunjang kegiatan seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor, serta kunjungan kerja ke luar provinsi.
“Target dari indeks pendidikan, kesehatan, daya beli, pertumbuhan ekonomi, hingga kemantapan jalan tidak boleh berkurang. Termasuk hibah, mandatory spending, dan sosialisasi media tetap dijalankan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Erwan Setiawan telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar. Pembahasan lanjutan akan dilakukan di tingkat komisi dan fraksi sebelum disahkan menjadi APBD definitif. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
