Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menambahkan bahwa pemerintah daerah harus berperan lebih aktif dalam mengurangi beban masyarakat. Ia menekankan bahwa pendidikan wajib dan gratis seharusnya mencakup semua siswa, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
“Saya menekankan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu seharusnya ditanggung pemerintah. Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, memiliki visi untuk memastikan negara hadir dalam membantu masyarakat,” ujar Ono Surono.
Sementara itu, Ketua FKKSMKS Jabar Acep Sundjana Djakaria menyampaikan beberapa usulan dalam audiensi tersebut. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah dukungan terhadap percepatan penyerahan ijazah sesuai edaran Dinas Pendidikan Jabar, usulan MoU antara Pemprov Jabar dan sekolah swasta terkait penyelesaian tunggakan biaya pendidikan, serta permintaan regulasi yang lebih jelas agar tidak ada kebingungan di masyarakat.
Selain itu, pihak sekolah swasta juga mengusulkan agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang saat ini diberikan kepada sekolah swasta bisa disamakan dengan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri. Mereka juga mengusulkan agar BPMU tidak lagi berstatus dana hibah, melainkan menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sehingga alokasi anggaran menjadi lebih stabil.
DPRD Jabar menyatakan akan menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan Jabar dan pihak terkait guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
