JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Jawa Barat mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meningkat di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tercatat sebanyak 44.433 pekerja di seluruh Indonesia telah mengalami PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2025, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak tertinggi selama delapan bulan terakhir.
Anggota DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi menyebut persoalan ketenagakerjaan di Jabar sudah masuk kategori krusial dan perlu segera ditangani secara kolaboratif.
“Yang jelas soal ketenagakerjaan ini sangat krusial. Maka setidaknya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar harus mencarikan solusi. Misalnya melalui tripartite, supaya semua pihak bisa duduk bersama membicarakan solusi terbaik. Atau bisa juga dengan melibatkan industri yang ada di Jawa Barat untuk kolaborasi membantu tenaga kerja yang terdampak,” ujar Sidkon dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/10/2025).
Ia menilai tenaga kerja yang terkena PHK harus segera disalurkan atau diberdayakan kembali agar tetap produktif. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah pengembangan sektor ekonomi kreatif, yang bisa menjadi wadah baru bagi pekerja terdampak untuk memulai usaha mandiri.
