Terlebih, tambah Buky, masalah perijinan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kota itu sering kali tidak terlalu ketat dan yang dirugikan ialah masyatakat karena lingkungan menjadi rusak dsb.
“Misalnya investasi property bisa terjadi pembangunan di perbukitan, inikan merusak lahan bisa terjadi banjir, saya kira tidak bisa dipikirkan gairah investasi nya saja akan tetapi harus mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan hidup,” tutup Buky. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
