“Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena dengan kalimat ‘gratis’ orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut,” tegas Sari.
Pihaknya akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.
Terlebih Sari pun meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.
“Terkait dengan kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan Smk dan Sma tidak disamakan, lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA,” tutupnya. (Red)
