Ono menjelaskan, DPRD bersama gubernur telah menyepakati prioritas pembangunan sejak tahun pertama masa jabatan hingga 2030. Tahun 2025 difokuskan pada penyelesaian infrastruktur kewenangan provinsi seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), dan infrastruktur pendidikan.
“Belum semua terselesaikan dan pasti kita akan selesaikan di 2025,” tegasnya.
Memasuki 2026, arah kebijakan akan bergeser pada penguatan ekonomi daerah. APBD dirancang membantu kabupaten dan kota membangun jalan rusak, jalan desa, hingga jalan usaha tani. Menurutnya, konektivitas infrastruktur yang terintegrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Tahun 2026 kita sudah mulai bagaimana memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Terkait pengangguran, Ono menyoroti peluncuran aplikasi pencari kerja “Nyari Gawe” yang digagas gubernur pada akhir tahun lalu. Aplikasi tersebut diharapkan memangkas antrean dan biaya rekrutmen tenaga kerja.
