JABARNEWS | CIANJUR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Cianjur.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026).
Menurut Lina, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, terutama dalam kegiatan pemantauan serta penanganan serangan hama di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang latar belakang pendidikannya tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina.
