JABARNEWS | BOGOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bogor, yang sering menjadi polemik di masyarakat.
Dalam hearing dialog yang digelar di DPRD Kota Bogor, Iwan mengungkapkan meskipun jumlah SMAN yang tersebar di enam kecamatan mencapai 10 sekolah dan SMPN berjumlah 21 sekolah dengan rencana penambahan SMPN 22 pada tahun 2025, daya tampung sekolah-sekolah negeri tersebut masih sangat terbatas dibandingkan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan.
“Sekolah-sekolah ini sudah tersebar di seluruh kecamatan, namun masalahnya terletak pada lokasi beberapa sekolah yang sulit dijangkau oleh siswa di wilayah perbatasan. Selain itu, daya tampung yang ada belum mencukupi jumlah siswa yang ada,” ungkap Iwan Suryawan di Kota Bogor, Jumat (21/3/2025).
Kondisi ini memaksa banyak siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa masuk ke sekolah swasta meskipun dengan biaya terbatas, bahkan beberapa di antaranya kesulitan untuk menebus ijazah mereka.
Iwan juga menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang larangan penahanan ijazah, yang menurutnya memberi keuntungan bagi masyarakat namun juga menimbulkan keberatan bagi pihak sekolah swasta yang bergantung pada pendapatan dari pembayaran siswa.
