“Sekolah swasta lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini memerlukan penyesuaian agar dapat diterima dengan baik oleh semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, Iwan mengungkapkan kekhawatiran pihak sekolah swasta terkait rencana pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri dan membangun 1.000 sekolah rakyat, yang dapat mengancam keberadaan sekolah swasta di masa depan.
“DPRD Jawa Barat akan terus memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan pendidikan di wilayah ini, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pendidikan,” tutupnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
