JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan pentingnya penerapan merit sistem dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Pernyataan ini disampaikan menyusul uji kompetensi yang tengah digelar untuk mengisi sejumlah jabatan kosong setingkat eselon II, seperti posisi Kepala Dinas dan Kepala Biro.
“Soal kekosongan eselon II di lingkungan Pemprov Jabar, kita minta Gubernur melalui BKD benar-benar memperhatikan merit sistem,” ujar Rahmat, Rabu (30/4/2025).
Ia mengingatkan bahwa seleksi JPT tidak hanya soal formalitas, melainkan harus mempertimbangkan pengalaman ASN di bidang relevan. Rahmat mengkritisi praktik “loncat pagar” jabatan yang belakangan sering terjadi, di mana ASN berpindah dinas tanpa relevansi keahlian yang jelas.
“Jangan sampai dari Dinas Pariwisata pindah ke Dinas Pendidikan, lalu ke Badan Pendapatan. Ini sering dikeluhkan, karena ASN juga harus memperhatikan bidang keahliannya, bukan sekadar mengejar posisi,” tegasnya.
