“Penyadaran masyarakat sekitar obyek wisata harus dilakukan secara terus-menerus. Tanpa itu, perilaku negatif seperti pungli akan sulit diberantas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Romli menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh. Aparat hukum di tingkat bawah hingga pusat harus memiliki komitmen untuk menindak setiap tindakan yang merugikan sektor pariwisata. “Kita butuh efek jera yang nyata. Jangan sampai kasus seperti ini terulang dan merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata,” tegasnya.
Romli juga menyoroti bahwa pungli tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata. “Jika obyek wisata sepi karena kasus-kasus ini, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ekonomi mereka terancam stagnan karena wisatawan enggan datang,” tambahnya.
Dengan insiden ini sebagai pelajaran, DPRD Jabar mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk berkolaborasi menciptakan sistem pariwisata yang bebas pungli. “Kepastian hukum harus ditegakkan. Semua pihak harus bekerja bersama untuk melindungi sektor pariwisata, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah dan nasional,” pungkas Romli.
Kasus ini menjadi alarm bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola pariwisata agar tetap kompetitif di tingkat global. Langkah tegas diperlukan, bukan hanya untuk memulihkan kepercayaan wisatawan, tetapi juga untuk memastikan pariwisata Indonesia terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
