JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengganggu program-program prioritas Gubernur, terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menjelaskan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah hanya memastikan kebutuhan rutin setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti belanja pegawai dan pemeliharaan kantor. Sementara itu, program kerja akan disesuaikan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Gubernur.
“Semua OPD di awal hanya dipastikan biaya rutinnya. Programnya akan dirunut sesuai dengan RPJMD Gubernur. Minggu depan kita mulai rapat dengan dinas-dinas mitra Komisi I,” kata Rahmat dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebutkan, terdapat 20 OPD mitra Komisi I DPRD Jabar, yang sebagian besar memiliki program kerja dengan porsi anggaran relatif kecil. “Tetap 20 mitranya, tapi kegiatan dan programnya tidak besar-besar anggarannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (PKD), seluruh program strategis akan tetap berjalan sesuai visi-misi Gubernur.
