JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan serius dalam pengelolaan aset dan pembangunan daerah. Hal ini terungkap dalam kegiatan Coffee Morning Fraksi PPP DPRD Jawa Barat bersama wartawan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (27/12/2024).
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Zaini Shofari menyoroti sejumlah persoalan dan langkah strategis yang harus segera dilakukan.
Laporan BPKAD Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya deviasi dalam pengelolaan aset daerah yang mencapai 29,17% dari target yang ditentukan. Penilaian aset yang tidak optimal menyumbang deviasi sebesar 7,33%, sementara lemahnya pengawasan, pengelolaan, dan inventarisasi aset masing-masing menyebabkan deviasi sebesar 4,04% dan 3,66%.
Zaini menekankan perlunya inventarisasi ulang aset secara transparan dan berbasis digital untuk memastikan pengelolaan yang lebih terukur dan akuntabel. Pengawasan ketat serta audit rutin juga menjadi solusi untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset daerah.
Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Tantangan seperti menyusutnya lahan produktif, distribusi pupuk bersubsidi, dan keterbatasan teknologi pertanian menghambat upaya meningkatkan produksi pangan.
