“Beberapa program keahlian masih kekurangan peralatan praktik. Padahal pengalaman belajar yang memadai sangat penting untuk memastikan siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja,” ujarnya.
Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru, khususnya tenaga PPPK dan PPPK paruh waktu, yang dinilai masih perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Selain itu, Encep menyinggung status lahan sekolah yang hingga kini masih berstatus milik desa dan digunakan melalui skema sewa. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan beban biaya tambahan sekaligus ketidakpastian bagi pengembangan sekolah ke depan.
“Kepastian status lahan menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah luar biasa yang membutuhkan investasi jangka panjang,” katanya.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berharap, temuan lapangan ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan penguatan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga kualitas layanan pendidikan inklusif di SLBN Taruna Mandiri dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
