“Hal yang fundamental dalam pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah maka perlu ditopang dengan langkah langkah yang konkret,” ungkapnya.
Dijelaskan isu resesi bisa saja berpengaruh terhadap inflasi di daerah. Kalau pondasi kebijakan daerah tidak kuat, maka yang paling rawan merasakan dampak resesi ini adalah rakyat kecil.
Pemprov Jabar, kata Ihsanudin, harus bisa menekan inflasi di daerah agar tidak sampai diatas 9 persen pada 2023 nanti. “Ini harus didukung semua pihak sedari hari ini,” tuturnya.
Langkah Pemprov itu, kata dia, antara lain dengan memperkuat dan mendorong UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
“Karena UMKM terbukti menjadi pilar yang menyelamatkan Indonesia saat krisis perekonomian pada tahun 1998. Kembali peran UMKM teruji pada resesi perekonomian pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19,” ujar mantan aktivis PMII ini.
