JABARNEWS | BANDUNG – Penyempurnaan regulasi pajak air permukaan di Jawa Barat dinilai mendesak untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Anggota Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, dalam rapat kerja bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat di Kantor Perumda Tirta Pakuan Training Centre, Kota Bogor, Rabu (18/2/2026).
Menurut Daddy, kunjungan kerja tersebut difokuskan pada penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait penggunaan sumber daya air, khususnya pajak air permukaan. Ia menegaskan bahwa instrumen pajak ini memiliki posisi strategis dalam struktur penerimaan daerah.
“Semakin optimal penerimaan pajak, maka semakin besar pula peluang pembangunan yang dapat direalisasikan. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak rendah, maka kapasitas pembangunan juga akan terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, air permukaan merupakan sumber daya yang digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga pengaturannya harus jelas, terukur, dan berkeadilan. Optimalisasi pajak, lanjutnya, akan berdampak langsung pada pembiayaan pembangunan lintas sektor di Jawa Barat.
