Selain keterlambatan, Komisi V juga menemukan persoalan teknis yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan belajar. Salah satunya fasilitas sanitasi di dalam RKB yang belum dilengkapi sistem ventilasi udara.
“Temuan kami, toilet di dalam ruang kelas tidak ada exhaust vent. Ini rawan bau masuk ke ruang belajar. Orientasi kami tetap pada kebermanfaatan bagi siswa, bukan sekadar bangunan selesai,” tegas Yomanius.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila menilai sisa waktu pengerjaan tidak sebanding dengan progres yang baru mencapai 72 persen. Ia menyebut keterlambatan dipicu berbagai faktor, mulai dari molornya pekerjaan awal hingga persoalan sosial dengan warga sekitar.
“Pekerjaannya sempat terhambat, termasuk akses menuju sekolah yang melewati lahan pihak lain. Ini perlu koordinasi serius dengan Pemkot Bekasi dan Dinas Bina Marga agar tidak terus berulang,” kata Lilis.
Ia mengungkapkan, sejak berdiri pada 2016, SMA Negeri 20 Kota Bekasi masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi itu dinilai memengaruhi efektivitas belajar mengajar, mengingat jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara gedung baru hanya menyediakan sekitar 11 ruang kelas.
