JABARNEWS | BANDUNG – Wacana vasektomi sebagai salah satu strategi pengendalian angka kelahiran di Jawa Barat menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Siti Muntamah, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS yang akrab disapa Ummi Oded, menyampaikan pandangannya dengan mengajak semua pihak untuk mengedepankan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pandangannya, bantuan sosial (bansos) dan program Keluarga Berencana (KB) merupakan dua hal yang memiliki mekanisme tersendiri, dan sebaiknya tidak saling dikaitkan secara langsung.
“Bansos itu sudah ada syaratnya sendiri yang diatur undang-undang. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin. Karena itu, penting menjaga agar mekanisme pemberiannya tetap adil dan transparan,” ujar Ummi Oded pada Rabu (7/5/2025).
Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan terkait kesehatan reproduksi, termasuk vasektomi, memerlukan pendekatan yang penuh kehati-hatian, mengingat adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa vasektomi hanya dibolehkan jika ada indikasi medis yang jelas.
“Kita perlu melihat hal ini secara proporsional. Fatwa MUI menjadi salah satu rujukan penting, dan tentunya akan sangat bijak jika seluruh kebijakan berpijak pada hukum yang berlaku serta memperhatikan aspek sosial dan keagamaan,” imbuhnya.
