Ia menambahkan, momentum ini sangat tepat karena bertepatan dengan pembahasan APBD Perubahan 2024. Menurutnya, tunjangan perumahan merupakan bagian dari anggaran yang melekat pada APBD Jabar sehingga wajar untuk ditinjau kembali.
“Ini waktu yang pas, dan semuanya akan kami serahkan ke Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
