Cerita Ismi Ifarianti, guru TK Negeri Bendungan Hilir, dan Tiar Krisnawan dari SD Negeri Cimone 3 memberikan wajah manusia dari data tersebut.
Mereka mengaku tunjangan yang diterima mampu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus meningkatkan fokus dan semangat mengajar. Ini mempertegas bahwa dukungan ekonomi yang memadai bukan hanya soal uang, tetapi juga mendorong motivasi intrinsik guru untuk terus mengasah profesionalisme mereka.
Tak kalah penting, pelatihan keterampilan seperti bahasa Inggris, coding, dan kecerdasan buatan yang difasilitasi pemerintah juga menjadi modal penting guru honorer untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital.
Meski demikian, kritik tajam disampaikan oleh Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Ia menyoroti bahwa meski alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari APBN/APBD, realisasi pengelolaan dana tersebut belum secara tepat sasaran mendukung kesejahteraan guru.
Dana yang tersebar ke berbagai program lain dianggap kurang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas (JPPI, 2025). Ubaid menekankan pentingnya arah kebijakan yang jelas dan konsisten agar anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar guru, terutama guru honorer yang rentan.
Perbedaan kondisi kesejahteraan guru honorer antar daerah juga menjadi masalah serius. Ketimpangan alokasi APBD membuat guru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sering mengalami kesulitan lebih besar dibandingkan guru di daerah perkotaan.
Hal ini menimbulkan risiko disparitas mutu pendidikan yang pada akhirnya melemahkan upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
