Ia menilai, sistem terpadu akan memberi keuntungan bagi semua pihak, seperti mempercepat transaksi, menekan kebocoran, dan memastikan PAD tersalurkan optimal.
“Kami siap untuk connect sistem ini dan dorong semua Pemda ikut sistemnya BI, sehingga ini akan win-win, BI juga ada untungnya mungkin, daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintah daerahnya ada duit gak perlu narik baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang buat masyarakat sulit, dan selama ini yang masyarakat sudah bayar betul-betul masuk kas daerahnya,” kata Tito.
Ia menegaskan, digitalisasi PAD dapat menjadi solusi agar pemerintah daerah tidak perlu menaikkan tarif pajak baru, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saat penerimaan menurun.
Dengan sistem digital, pendapatan daerah dapat meningkat tanpa membebani masyarakat.
“PAD kan hasilnya dari pajak dan retribusi, nah kalau nanti PAD kurang, kemudian dinaikkan misal PBB, terdampak ke masyarakat kecil, dilawan pasti, seperti kejadian-kejadian lalu. Nah di antaranya yang perlu digitalisasi,” jelasnya.(red)
