Menurut Heti, sebagian besar perwakilan guru lulus PG yang hadir menyampaikan minimnya usulan formasi PPPK oleh daerah. “Atas alasan itu, kami meminta Kemendagri turun tangan,” ucapnya.
Heti menjelaskan, anggaran menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen PPPK. Jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin pemda menolak mengusulkan formasi PPPK semaksimal mungkin.
“Intinya ada di anggaran. Kalau anggaran PPPK seperti CPNS, tidak akan ada pemda yang menolak mengusulkan formasi,” jelas Heti.
Hadir dalam audiensi tersebut Pelaksana harian (Plh.) Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri M. Yuliarto. (red)
