JABARNEWS | PURWAKARTA – Keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang menolak kepengurusan Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Medan, disambut baik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Purwakarta.
Ketua DPC Demokrat Purwakarta, Toto Purwanto Sandi mengatakan penggiringan opini disahkannya KLB Demokrat tak mampu menggoyahkan intelektualitas dan pemahaman pedoman atas hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kami pengurus Demokrat Purwakarta menyatakan salut kepada Kemenkumham dan Menkopolhukam yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam ranah mereka melalui penolakan KLB Demokrat Medan,” Ucapnya, Pada Rabu (31/3/2021) di Purwakarta.
Dengan ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat ini, Toto mengaku pihaknya bisa lebih fokus kembali untuk mempersiapkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan umum yang akan datang.
Diketahui, menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly telah mengumumkan status Partai Demokrat kubu Moeldoko ilegal.
Yasonna menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.
“Hasil pemeriksaan dan atau verifikasi pada seluruh kelengkapan dokumen fisik yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, seperti perwakilan DPD, DPC, dan tidak disertai mandat dari Ketua DPD juga DPC,” ujarnya. (Gin)
