“Lokalisir, supaya tidak menyebar ke mana-mana, tapi kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat,” ucapnya.
Hikmahanto berpandangan pemerintah sebaiknya berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memanen manfaat dari pajak kasino.
“Tapi gini ya, kita lihat saja fakta, kenyataan. Sudah kita kompromi, kita lokalisir, dan kemudian kita ambil manfaatnya dari situ,” katanya.
Kasino Lebih Banyak Mudarat Ketimbang Manfaat
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai legalisasi kasino atau bentuk perjudian apa pun justru akan lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat bagi Indonesia.
“Mudaratnya lebih banyak. Oke itu dapat uang, tapi kerugian, kerusakan sosial dan kultur kita itu lebih banyak,” tegas Hasbi.
Ia menyinggung praktik di negara lain yang melegalkan judi namun melarang warga negaranya bermain, hanya memperbolehkan orang asing.
Ia juga mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bahaya judi masih rendah. Ia khawatir jika kasino dilegalkan, justru akan merusak rakyat sendiri.
“Kalau judi dibuka di Indonesia, kita bukan merusak orang lain tapi merusak orang kita sendiri karena kesadaran orang kita belum ada,” pungkasnya.
Legalisasi Kasino Bermula dari Usulan PNBP Baru
Wacana legalisasi kasino mencuat setelah sejumlah anggota DPR Komisi XI mengusulkan objek baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mereka mencontohkan berbagai sektor yang bisa dimaksimalkan, termasuk jasa pariwisata hingga sumber daya alam nonmigas.
