Ia mencontohkan kasus di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Papua Barat, hingga Jawa Timur, di mana anggota dewan terjerat persoalan korupsi dana daerah.
“Fenomena ini membuat muncul ketidakpercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain dana transfer, dana alokasi khusus (DAK) juga tak lepas dari praktik serupa.
Karena itu, kata Tito, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk menutup celah penyimpangan.
