JABARNEWS | JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak melangkah di luar kebijakan pemerintah pusat terkait tenaga honorer.
Bima menegaskan, pengangkatan pegawai honorer baru tidak diperbolehkan. Ia meminta seluruh kepala daerah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami minta seluruh pemerintah daerah menaati kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan honorer baru. Semuanya harus mengikuti skema yang sudah disusun pemerintah pusat,” kata Bima saat menghadiri acara di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus menjalin komunikasi intensif untuk memastikan arah kebijakan ini tersosialisasikan dengan baik hingga ke level daerah.
