Pengamat Politik: Menjelang Pilpres Berita Hoaks Semakin Banyak

JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat Politik yang juga Direktur utama PD Kebersihan Deni Nurdyana memprediksi jelang mendekati tiga bulan menuju pemilihan presiden atau pilpres berita hoaks akan kencang beredar.

“prediksi saya memasuki di bulan januari februari udah mendekati 3 bulan ke pilpres itu berita hoaks akan sangat kencang, sekarang aja sudah mulai ya,” ujar Deni saat ditemui dalam sebuah acara di Bandung (26/9/2018).

Deni berpendapat di IndonesiaHate speech atau berita hoaks mulai banyak tumbuh sekitar lima tahun terakhir, sehingga jika dilihat kebelakang pada saat momen pilpres SBY, Gusdur, relatif tidak ada berita hoaks.

Baca Juga:  Operasi Yustisi di Purwakarta, Pelanggar Protokol Kesehatan Masih Tinggi

“Kalaupun ada yang nama berita seputar parlemen dan sekitarnya, padahal saat itu Sby sudah langsung loh, 2004 itu sby sudah pilkada langsung sama dengan 2009, relatif ditahun itu tidak ada, begitu masuk ke eranya setelah Sby, ini mungkin juga karena persaingan jadi orang juga sudah melek dengan komunikasi dan opini publik,” kata pria yang juga rektor disalah satu Universitas swasta di Bandung.

Baca Juga:  Duh! Kantor DPRD Jabar Tutup Sementara Karena Corona

Deni juga menyebutkan ujaran kebencian yang ada saat ini sengaja dibuat bahkan menurutnya dilihat dari kacamata ilmu komunikasi politik saat ini tim kubu-kubu yang bertarung sengaja membuat tim buzzer.

“Memang kerjaanya dia itu mebuat hate speech, termasuk juga dia membuat isu-isu, isu politik kita lihat di Pilgub jabar misalnya ada kemarin, saya tahu persis itu dibuat oleh orang-orang yang fanatismenya tinggi, kalau para pimpinannya mah saya jamin tidaklah pimpinannya itu mereka baik-baik,” tuturnya.

Baca Juga:  PSSI Lakukan Komunikasi dengan AFC Terkait Tuan Rumah Piala Asia 2023, Ini Hasilnya

Terkait tim Buzzer penyebar hoaks tersebut menurutnya di Indonesia saat ini sudah ada regulasi yang mengaturnya seperti halnya UU ITE, hanya saja sejauh ini tidak tegas dalam penegakan aturan tersebut.

“Sebenarnya kalau bicara soal regulasi uu ite bawaslu, kpu, perjanjian antara kpu dengan kpi itu ada perjanjiannya yah untuk menangkal, sudah bener itu perjanjiannya UU nya jelas cuman yang jadi masalah terus terang dikita ini lemah dalam penegakan aturan” pangkasnya. (Mil)

Jabarnews | Berita Jawa Barat