Selain Gedung DPR RI, aksi para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten itu akan dilakukan di kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengatakan kehadiran negara saat ini bukan lagi untuk kesejahteraan rakyat. Melainkan untuk para pejabat.
“Negara bukan untuk Kesejahteraan Rakyat, tapi pejabat,” sentil Said Didu, dikutip dari unggahan twitternya, @ msaid_didu (29/1/2023).
Pria kelahiran Pinrang itu lantas menyinggung kembali soal para Kepala Desa (Kades) yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Para Kades yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu, berkumpul dan menuntut agar jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun dalam 1 periode. Lanjutnya, setelah Kades melakukan demo, kini giliran DPRD yang akan melakukan hal serupa.
“DPRD akan demo pada hari Senin 20 Februari, menuntut perubahan perpres No 33/2020,” tandas Said Didu.
Said Didu menduga, turunnya anggota dewan tersebut melakukan unjuk rasa, untuk meminta kenaikan gaji dan biaya yang lainnya. “Sepertinya akan meminta kenaikan gaji dan biaya lain, sepertinya disetujui juga,” tulisnya. (red)
