JABARNEWS.COM | JAKARTA – Tim hukum Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu pada Pilkada 2024, Ridwan Kamil dan Suswono (RK-Suswono), mendatangi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 9 Desember 2024. Kunjungan ini terkait dengan rencana pengajuan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024.
Faizal Hafied, selaku perwakilan Tim Hukum RK-Suswono, menjelaskan bahwa mereka telah melakukan konsultasi dengan pihak MK. Konsultasi tersebut meliputi dua hal penting, YAKNI pembahasan jangka waktu dan persiapan alat bukti untuk gugatan.
“Alhamdulillah, tadi kami sudah berkonsultasi kepada MK berkaitan dengan jangka waktunya,” ujar Faizal di Gedung I MK, Jakarta, pada Senin, 9 Desember 2024.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya berkonsultasi terkait alat bukti yang akan diajukan dalam gugatan tersebut.
“Selanjutnya, kami juga berkonsultasi dengan (alat) bukti yang bisa kami siapkan,” tegasnya
RK-Suswono Telah Menyusun Berkas Permohonan
Paslon nomor urut satu di ajang kompetisi Pilkada DKI Jakarta 2024 itu juga sedang menyusun berkas permohonan dan persiapan tim hukum yang mencapai 97 persen.
“Persiapan sudah 97 persen. Jadi kita tinggal tunggu arahan dari Ketua Tim Sukses (Ahmad Riza Patria), kapan kita memasukkan permohonan ini dan juga finalisasi untuk persiapan lainnya,” terang Faizal dalam kesempatan yang sama.
Faizal menegaskan pihaknya akan menggugat hasil Pilkada 2024 yang ditetapkan KPU DKI Jakarta.
Paslon nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Doel Karno (Pramono-Doel) selaku pemenang Pilkada DKI akan menjadi pihak terkait yang dilaporkan RK-Suswono.
“Dua pihak ini merupakan pihak yang akan ada dalam permohonan tersebut,” tegas Faizal.
Tim Hukum RK-Suswono Siap Ungkap Fakta Mengejutkan
Dalam kesempatan yang sama, Faizal menuturkan dalam persidangan nanti pihaknya akan mengungkap fakta yang belum pernah diketahui sebelumnya.
“Nanti akan kami hadirkan saksi-saksi yang luar biasa, data-data pada Pilkada DKI Jakarta ini akan kami sampaikan pada saatnya,” tegasnya.
Faizal juga meminta publik untuk menunggu Tim Hukum RK-Suswono yang tengah mempersiapkan gugatan hasil Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Jadi, kami mohon ditunggu sedang kita siapkan (berkas persidangan) sebaik mungkin,” tandasnya.
KPU DKI Jakarta Klaim Pramono-Doel Raih Suara Terbanyak
KPU DKI Jakarta telah melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten secara berjenjang usai melakukan rekapitulasi di 44 kecamatan, pada Kamis, 5 Desember 2024.
Pada Minggu, 8 Desember 2024, KPU DKI Jakarta akhirnya menetapkan Paslon nomor urut tiga, Pramono-Doel meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2,183 juta suara atau 50,07 persen.
Sementara Paslon nomor urut satu, RK-Suswono mendapatkan 1,718 juta suara atau 39,40 persen. Paslon nomor urut dua, Dharma-Kun hanya mampu meraih 459 ribu atau 10,53 persen suara.
RK-Suswono Laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP Soal Partisipasi Pemilih Rendah
Dalam kesempatan berbeda, Perwakilan Tim Hukum RK-Suswono, Muslim Jaya menyebut pihaknya melapor kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Muslim menuturkan adanya dugaan penyelenggaraan Pilkada yang tidak profesional di DKI Jakarta pada tahun 2024.
“Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta, itu yang kami laporkan,” ujar Muslim di Kantor DKPP, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024.
Tim Hukum RK-Suswono itu juga menilai seharusnya KPU setempat mampu menjamin pelayanan publik kepada pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” tegas Muslim.
Muslim mencatat salah satu kasusnya yakni adanya partisipasi pemilih rendah di TPS Jakarta Timur.
“Menurut sampling kami, khususnya di Jakarta Timur itu rata-rata di beberapa kelurahan partisipasinya hanya 30 persen,” terang Muslim.
“Kalau DPT per TPS ada 580 orang, kemungkinan besar ada 300 sampai 400 orang tidak menggunakan hak pilih,” tambahnya.
Adapun, dugaan yang terjadi di wilayah seluruh Jakarta yang berujung pada partisipasi pemilih yang dinilai hanya mencapai 57 persen.
“Ada 43 persen pemilik suara tidak datang ke TPS. Bila dikonversi dalam angka pemilih, jumlahnya jutaan pemilih,” tutupnya.(red)
