JABARNEWS | INDRAMAYU – Banjir yang diakibatkan gelombang pasang laut (rob) terus menghantui warga Desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, hampir setiap hari. Terutama, memasuki November hingga awal tahun, desa tersebut dilanda banjir.
Masalah itu menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah desa setempat. Warga berharap masalah banjir bisa segera ditanggulangi.
Majid, tokoh masyarakat Desa Cemara mengatakan, banjir rob rutin merendam permukiman penduduk. Bahkan, tidak hanya terjadi pada akhir hingga awal tahun saja, tapi juga saat air sedang pasang.
’’Ini masalah yang terus dihadapi warga Cemara. Meskipun rob menjadi langganan, namun warga merasakan lelah. Harapan warga masalah ini segera ditanggulangi,” ujarnya.
Kuwu Cemara Tahjudin mengatakan, penanganan banjir rob bisa dapat dilakukan dengan cara membangun tembok di pinggir kali. Namun, untuk membangun tembok tersebut biayanya cukup besar. Pihaknya berharap adanya perhatian pemerintah pusat untuk membangun tembok di sepanjang sungai hingga muara.
’’Tidak mungkin menggunakan anggaran desa, meskipun sekarang ada bantuan Dana Desa. Karena membangun tembok di sepanjang sungai biayanya besar,” ujar Tahjudin saat mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Drs Yoseph Umarhadi MSi MA.
Pada kesempatan itu, Tahjudin mengajak Yoseph untuk melihat bantaran sungai. Yoseph melakukan tinjauan bersama pejabat BBWS Cimanuk Cisanggarung, Asda II Pemkab Indramayu, Suwenda, Camat Cantigi Rusyad Nurdin ST MSi, Sekretaris Umum AKSI Wartono SPd, serta Kuwu se-Kecamatan Cantigi dan desa lain.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi, mengatakan, pembangunan tembok di sepanjang sungai Cemara dinilai bisa menjadi solusi menanggulangi banjir rob. Karena tembok tersebut bisa menahan air pasang sehingga tidak limpas ke darat.
’’Masalah ini harus kita pikirkan, karena menyangkut kelangsungan hidup dan hajat masyarakat serta perekonomian Desa Cemara. Memang untuk membangun tembok di pinggiran sepanjang sungai ini anggaranya cukup besar. Namun, saya akan membantu memperjuangkannya,” ujarnya.
Yoseph mengatakan, pihaknya akan menyampaikan dan mengonsultasikan masalah ini dengan Kementerian PUPR. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
