JABARNEWS | MAJALENGKA – Pembangunan gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di sebagian desa se-Kabupaten Majalengka, dinilai kurang konsep dan perencanaan.
Dari beberapa gedung Posyandu Model, sebagian dibangun tanpa ada lahan lengang atau untuk parkir, atau sekadar untuk menampung ibu dan balita, yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di tempat tersebut.
Selain itu, dari sisi anggaran diserahkan pada dana desa yang ada di desanya masing-masing. Sehingga sampai akhir tahun 2018, setiap kecamatan hanya mampu membangun satu sampai dua Posyandu saja.
Sejumlah pamong dan kepala desa mengatakan, anggaran gedung Posyandu dalam rapat RPJMD di tingkat desa berada di kisaran antara Rp. 100 juta hingga Rp. 150 juta, dengan mengacu pada arsitektur bangunan secara merata.
Sementara menurut sejumlah pendamping desa, pembangunan gedung Posyandu di setiap desa mengacu pada kebutuhan pelayanan di desa wilayah tersebut. Jika tak dibutuhkan, maka tak perlu dibangun.
“Rata-rata untuk pembangunan gedung Posyandu itu tidak siap dari sisi lahan, karena harus berdiri di lahan milik aset desa,” ungkap sejumlah pamong dan kepala desa di sejumlah kecamatan, yang minta namanya tak disebutkan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LBH Sunan Gunung Jati Indonesia (SGJI) Kantor Majalengka, Asep Gugah Sugiharto, melalui salah satu paralegal, Nano, mengatakan, mestinya pemerintah mengonsep secara matang terkait pembangunan gedung Posyandu Model di sejumlah desa. Alasannya, supaya setelah dibangun, gedung tersebut bisa digunakan secara maksimal.
“Kami lihat di lokasi, di beberapa kecamatan, pembangunan Posyandu model itu kurang strategis, bahkan ada yang dekat mepet ke jalan raya. Bagaimana nanti kalau pas penimbangan bayi dan balita, sementara di sana banyak arus lalu lintas kendaraan mobil dan motor?” ujarnya, Rabu (9/1/2019).
Nano menambahkan, pihaknya berpesan agar setiap program harus benar-benar transparan dan akuntabel, juga mempertimbangkan pemanfaatannya, supaya saat realisasi tepat sasaran.
“Jangan sampai nanti mubadzir, tak terpakai karena warga enggan datang ke Posyandu itu,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan aktifis mahasiswa di Majalengka, Oki Kurniawan. Menurut dia, pihaknya juga berharap supaya gedung posyandu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Yang sudah-sudah, pembangunan yang tanpa perencanaan itu biasanya terlantar. Contoh pembangunan MCK umum, saya lihat sudah tak berfungsi, itu dibangun 2 tahun lalu. Itu juga tidak setiap desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemkab Majalengka telah me-launching anggaran hibah untuk pengelolaan dan perawatan Posyandu yang besarannya mencapai 3,1 milyar atau tepatnya Rp. 3.155.775.750,-.
Anggaran tersebut di-launching 29 Desember 2017, dengan tidak mencantumkan dana bangun gedung Posyandu. Dana hibah tersebut hanya diperuntukkan sebagai bantuan operasional dalam bentuk revitalisasi pengelolan posyandu. Setiap kecamatan mendapatkan Rp. 2.500.000,- dikalikan 26 kecamatan, jadi total Rp. 65.000.000,-.
Selain itu, setiap Pokjanal Desa/Kelurahan mendapatkan Rp. 1.000.000,- dikalikan 343 desa menjadi total Rp. 343.000.000,-. Untuk anggaran kelompok Posyandu setiap pengelola mendapatkan dana Rp. 1.750.000,- dikalikan 1.461 pengelola menjadi total Rp. 2.556.750.000,-.
Sementara itu, mantan bupati Majalengka, H. Sutrisno, yang me-launching dana hibah tersebut di Gedung Islamic Center pada 29 Desember 2017, mengatakan, Posyandu dimaksudkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
