JABARNEWS | JAKARTA – Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan kantor Gedung Merah Putih KPK menentang proses alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dalam aksi ini, koalisi turut menantang pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri untuk mengisi sejumlah pertanyaan wawasan kebangsaan yang telah dibuat oleh kelompok masyarakat sipil antikorupsi.
“Jika kita berbicara tentang pelaksanaan TWK, kita pun perlu menguji tes wawasan antikorupsi Ketua KPK Firli Bahuri. Ada sekitar 13 pertanyaan yang kami tawarkan,” kata salah seorang perwakilan koalisi, Wana Alamsyah, dilansir dari CNN, Jumat (7/5/2021).
Diketahui, ada puluhan pegawai, termasuk penyidik, tidak lulus TWK hingga menimbuklan sorotan publik lantaran soal atau pertanyaan di dalamnya dinilai sarat keganjilan.
“Aksi dari koalisi masyarakat sipil untuk memperlihatkan bahwa ada kejanggalan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan TWK yang dilakukan oleh KPK,” ujar Wana.
Adapun daftar pertanyaan yang telah disiapkan koalisi terkait wawasan antikorupsi ini antara lain sebagai berikut.
- Apakah pernah tidak melaporkan LHKPN?
- Pernah membeda-bedakan orang karena perbedaan aliran politik?
- Apakah pernah menerima hadiah karena posisi/jabatan?
- Apakah pernah menggunakan mobil dinas di luar jam kantor dan bukan untuk urusan kantor?
- Apakah dalam menjalankan jabatan pernah berbohong?
- Apakah pernah membuat aturan karena pesanan orang atau kelompok untuk kepetingan pribadi?
- Apakah pernah makan-makan bersama calon tersangka?
- Apakah pernah bertemu orang yang tersangkut perkara korupsi?
- Apakah pernah menggunakan fasilitas mewah seperti helikopter?
- Apakah pernah menggunakan barang mewah misal mobil mewah atau jam tangan mewah yang tidak mungkin dibeli dari gaji?
- Apakah sering membuang waktu dengan membuat pernyataan pers di luar wewenang dan tanggung jawab kerja demi mempopulerkan diri sendiri?
- Apakah Anda tahu arti konflik kepentingan?
- Apakah Anda rangkap jabatan?
“Ini sebenarnya counter kita terhadap upaya atau kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk mengeliminasi sejumlah orang yang ada di KPK,” pungkas Wana.
Asesmen TWK bagi pegawai lembaga antirasuah belakangan menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak, termasuk pegawai KPK, menilai pertanyaan-pertanyaan di dalam tes tersebut janggal dan tidak mencerminkan kebangsaan.
Adapun sebanyak 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat atau lulus TWK. Sementara 75 pegawai tidak memenuhi syarat, dan dua lainnya tidak mengikuti pelaksanaan tes dalam hal ini wawancara.
(Red)
