“Jadi sebenarnya bukan hanya satu, sudah empat yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mencegah terjadinya bencana di Jawa Barat,” ujarnya.
Iswara menambahkan, DPRD Jawa Barat sebelumnya telah mendorong agar pemerintah provinsi menerapkan moratorium izin pembangunan.
Tujuannya untuk membuka ruang evaluasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, terutama terkait kepatuhan pelaksanaan izin bangunan.
Ia menyoroti perlunya pemeriksaan ulang terhadap Persetujuan Bangun Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
