JABARNEWS | BANDUNH – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat.
Salah satu tindakan ormas yang dinilai mengganggu adalah praktik permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh kelompok tertentu kepada perusahaan.
“Kami mendorong kepala daerah bersama aparat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing untuk mengambil tindakan tegas. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan pungutan liar,” ujar Bima dalam keterangannya di Bandung, Sabtu (22/3/2025).
Bima menekankan bahwa setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum, terutama di bulan Ramadan, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
