Dengan bermodal kamera dan ancaman pemberitaan, mereka menjalankan modus pemerasan terhadap proyek-proyek pemerintah.
“Bagi kepala daerah yang tidak paham, apalagi kinerjanya buruk, ini jadi celah. Dana daerah langsung dikeluarkan,” kata Komaruddin.
Ia mengimbau agar pemerintah daerah tegas dalam menyikapi permintaan dari orang-orang yang tidak tercatat di database resmi Dewan Pers.
“Kalau tidak terdaftar, jangan dilayani. Kalau dilayani, bisa jadi karena ada masalah dalam kinerja pemdanya,” ujarnya.
