JABARNEWS │ BANDUNG – Seorang Dosen Ilmu Politik dari FISIP Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Firman Manan mengungkapkan keprihatinannya terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada 2024 yang dilakukan oleh DPR RI menjelang pendaftaran calon kepala daerah.
Revisi tersebut dinilai Firman telah membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan persyaratan usia kandidat dalam pilkada, yang menurutnya mengancam integritas demokrasi di Indonesia.
Firman menyatakan bahwa dinamika politik Indonesia yang terjadi sejak menjelang Pemilu 2024 hingga saat ini mencerminkan adanya pertarungan kekuasaan di kalangan elit yang justru merugikan demokrasi.
Prinsip rule of law, yang seharusnya menjadi dasar dari sistem demokrasi, malah dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan yang bertentangan dengan aspirasi publik.
Firman juga menyoroti munculnya regulasi terkait Pilkada 2024 yang bertentangan satu sama lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu rasa keadilan masyarakat.
