“Maka dari itu, di tahun politik ini sangat penting bagi kita semua untuk bersama-sama mengantisipasi tantangan besar yang dihadapi, termasuk tantangan terkait agama, kepentingan politik, serta masalah jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu, yang dengan tegas melarang penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye.
Keputusan ini diambil setelah permohonan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong, dan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2023. Sidang yang menghasilkan keputusan ini dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman, dan mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut.
MK mempertimbangkan bahwa menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye dapat memicu emosi, kontroversi, dan merusak nilai-nilai agama, terutama dalam konteks masyarakat yang mudah terprovokasi dan cepat merespons isu-isu politik identitas. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
