JABARNEWS | BANDUNG – Aksi penolakan terhadap perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diwacanakan pemerintah pusat, mulai memicu penolakan dari para pelaku ekonomi.
Kali ini, penolakan tersebut muncul dari Sejumlah pedagang di Pasar Baru melakukan aksi, dengan harapan, Pemerintah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengambil kebijakan yang memperhatikan pelaku usaha pasar.
“Sejauh ini, melihat minggu pertama dan kedua penerapan PPKM darurat tak ada solusi yang konkret untuk nasib para pedagang,” ujar Ari Salah seorang koordinator aksi Pasar Baru, Jumat (16/7/2021).
Ia mengatakan kadanya kebijakan PPKM darurat ini kerap menyulitkan para pedagang pasar, khususnya pedagang di Kota Bandung.
“Jadi, tujuan aksi yang kami gelar adalah mendesak pemkot juga provinsi perhatikan nasib kami yang masih harus membayar service charge (biaya pelayanan) hingga bayar listrik,” ujarnya.
Dia juga meminta Pemkot Bandung untuk dapat menyediakan ruang dialog bersama para pedagang pasar sebelum mengambil keputusan apakah diperpanjang atau tidak.
“Secara tegas, para pedagang pasar di Kota Bandung menolak untuk adanya perpanjangan PPKM darurat. Sejak penerapan PPKM darurat, kios-kios di Pasar Baru yang produktifnya hilang 40 persen dan bahkan banyak yang gulung tikar. Kami harap pemkot Bandung berikan ruang dialog bersama kami dan berikan solusi yang pro pedagang,” katanya.
Sebelumnya, aksi serupa pun diutarakan oleh para pedagang di ITC Kebon Kalapa. Ketua Umum Asosiasi Pedagang ITC Kebon Kalapa, Agus Juandi menegaskan aksi itu dinilai sangat merugikan pedagang di Kota Bandung dan meminta Pemkot Bandung meninjau ulang dengan memikirkan nasib mereka sebagai pedagang.
“PPKM mikro darurat sangat merugikan kami. Karena kami bergantung hidup dari berdagang di sini. Selama 1 tahun 2 bulan posisi tak menguntungkan justru yang kami rasa kondisi perdagangan kian menurun hingga ada yang gulung tikar,” katanya.
Lalu, dengan kondisi semakin menurun, pemerintah katanya kembali mengeluarkan kebijakan yang tak pro rakyat dengan merasa dipaksa untuk menutup usahanya.
“Kami mau nafkahi keluarga pakai apa kalau ditutup usahanya. Seharusnya pemerintah libatkan kami sebelum keluarkan keputusan,” katanya.
Sebenarnya, Agus menegaskan para pedagang tak keberatan jika PPKM darurat diterapkan, dengan catatan pemerintah mampu memberikan solusi agar mereka dapat menghidupi keluarganya selama PPKM itu diterapkan.
“Kami ingin ada kompensasi setidaknya untuk bertahan hidup selama PPKM. Kalau usaha harus ditutup lalu kami mau berikan nafkah keluarga bagaimana?” katanya. (Yan)
