JABARNEWS | BANDUNG – Program PPKM Darurat Jawa Bali dinilai memiliki dampak di berbagai sektor, seperti di sektor kesehatan angka Bed Occupancy Rate (BOR) menurun dan juga dari sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan perkapita.
Terlebih khusus ekonomi yang terus menurun, pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira dalam livenya bersama sekretariat DPRD Jabar pada Kamis (22/7/2021) menyebutkan, PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.
“Ya memang PPKM itu satu pilihan yang menurut saya dari sekian banyak pilihan yang diambil terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi,” kata Yunandar.
“Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya mobilitas harus dibatasi karena ternyata penyebab utama dari menyebarnya Covid-19 dalam mobilitas masyarakat juga dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini,” tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan 3 solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat. Menurutnya Pemerintah harus hadir langsung dan juga berkerja sama dalam penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat.
“Yang pertama tadi bagaimana meng online kan UMKM, yang kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya itunya fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah,” jelas Yunandar.
Menurutnya juga, vaksinasi sangat penting pengaruhnya dalam sektor ekonomi. Yunandar menjelaskan dengan vaksin maka akan lebih memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat untuk berbisnis seperti biasa.
“Vaksinasi sangat erat dengan ekonomi begitu-begitu vaksinasi itu bisa meningkat terutama di kabupaten kota yang saat ini masih rendah bagi dengan jumlah penduduk yang tinggi itu ada kepercayaan diri dari pemerintahan dari rakyat untuk mulai berbisnis secara lebih normal,” tutupnya. (Red)
