JABARNEWS | CIMAHI – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Edi Kanedi meminta Pemerintah Kota Cimahi segera melaporkan dan meminta kepada Menpan RB untuk menambah kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama untuk tenaga pendidik di Kota Cimahi. Tidak meratanya jumlah guru dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Cimahi.
“Data Dinas Pendidikan (disdik) mengaku kekurangan tenaga pendidik berstatus PNS sekitar 300 hingga 400 orang. Sebaiknya cepat mengusulkan dengan data valid,” katanya, usai menghadiri peringatan HUT Partai Demkorat, di Kantor DPC Demokrat Cimahi Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi, Minggu 9 September 2018.
Edi mengungkapkan, sebagai Anggota Komisi IV yang merupakan mitra kerja Disdik Kota Cimahi sangat prihatin dengan kekurangan jumlah guru tersebut. Pasalnya dengan kekurangan tenaga pendidik maka otomatis akan mempengaruhi pada kualitas pendidikan. Padahal, lanjutnya, kemajuan daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. “Kebutuhan guru sangat penting. Kemajuan, kepintaran, dan berkembangnya daerah dipengaruhi masyarakatnya yang mendapat pendidikan dengan kualitas baik,” ujarnya mengungkapkan.
Meski kebijakan untuk kuota penerimaan PNS kewenangan ada di pemerintah pusat, menurut Edi, pemerintah daerah harus proaktif mengusulkan kebutuhan CPNS. “Disdik harus memberikan argumen dan alasan yang kuat kepada pemerintah pusat saat mengusulkan agar bisa dipertanggungjawabkan. Beri alasan dari mulai hitungan jam mengajar disertai dengan analisa data hingga pengaruh kualitas pendidikan jika kekurangan guru,” ujarnya.
Tambah kuota
Diakui Edi, Disdik Kota Cimahi tidak pernah membicarakan kekurangan guru kepada legislatif. Padahal, anggota dewan bisa membantu dengan koordinasi melalui anggota legislatif di DPR RI untuk mengusulkan hal tersebut. “Dari komisi IV kan ada beberapa fraksi, nah bisa saja diantara kami minta bantuan anggota partai yang sama yang ada di sana (DPR RI),” ucapnya.
Edi berharap tambahan kuota CPNS untuk tenaga pendidik Kota Cimahi bisa terwujud di pendaftaran CPNS 2018 mulai 19 September 2018. Persentase alokasi untuk formasi khusus CPNS 2018 tersebut diatur Peraturan Menteri PANRB No 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 “Saya yakin bisa terwujud. Jika Pemkot Cimahi mau berusaha dan kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapan maka sebaiknya minta bantuan legislatif sebagai mitra kerjanya,” tuturnya menjelaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, ketidakseimbangan tenaga pendidik dengan kebutuhan penunjang pendidikan terutama terutama jenjang sekolah dasar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat sekolah mengangkat tenaga honorer. Hal tersebut perlu pengawasan terutama soal kualitas, meski Pemkot Cimahi belum bisa membuka lowongan guru pada formasi CPNS karena tergantung kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan dataDinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, secara keseluruhan tenaga pengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berstatus PNS sebanyak 1.209 orang. Kendati cukup banyak, namun Kota Cimahi masih kekurangan 464 guru berstatus PNS. “Saya harap segera ada penambahan guru, yang juga ditunjang dengan kualitas. Karena, sosok guru sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, kalau kepala sekolah ada, gurunya kurang, sama saja bohong,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD), Harjono, Rabu 5 September 2018.
Guru honorer
Untuk memenuhi kekurangan guru di SD Negeri, Harjono mempersilakan sekolah mengangkat guru honorer dengan syarat dan ketentuan. “Silakan mengangkat guru honorer, Disdik harus melakukan pengawasan. Soal jumlah, kualitas seperti apa, jangan asal mengangkat. Ijazah harus S1 PGSD,” ucapnya. Saat ini, jumlah honorer khusus guru di SD negeri Kota Cimahi sekitar 900 orang, sedangkan secara keseluruhan berkisar 2000 guru honorer baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta berbagai jenjang.
Menurut Harjono, jumlah guru honorer tersebut akan terus bertambah. “Angka itu terus bergerak, karena ketika ada guru yang pensiun, kepala sekolah langsung mencari penggantinya. Kita tidak memiliki data guru honorer yang ada di sekolah swasta,” ucapnya.
Pemerintah Kota Cimahi sebelumnya mengajukan 200 formasi CPNS untuk guru SD. Namun jumlah tersebut belum bisa dipastikan mengingat masih menunggu kepastian dari BKN. “Kekurangan itu sebetulnya sekitar 400 guru, tapi kita tunggu pengumuman dari BKN berapa jatah formasi CPNS yang kita terima,” tuturnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan menilai dengan jumlah guru di Cimahi yang ada saat ini masih belum ideal. Bahkan, masih ada sekolah yang ketersediaan guru PNS nya hanya 40 persen, sisanya dibantu tenaga honorer, begitupun sebaliknya. “Tenaga guru di setiap sekolah tak berimbang, tidak merata. Sebab, jika tenaga guru berstatus PNS merata kekurangan guru di setiap sekolah 40 persen,” kata Dikdik.
Jumlah guru SD di Cimahi saat ini sebanyak 400 guru. Jika dirasiokan, perbandingan antara guru dengan siswa 62 persen. “Ini menunjukan adanya ketidakseimbangan antara tenaga pendidik dengan kebutuhan penunjang pendidikan sehingga perlu ditambah agar mendorong upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Cimahi,” ucapnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
