Gubernur, Pangdam, Dan Panglima Komitmen Tindak Tegas Pencemar DAS Citarum

JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Pangdam III/ Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan; dan Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto lakukan peninjauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dalam tinjauannya, ketiganya berkomitmen akan menindak tegas oknum-oknum yang masih melakukan pencemaran di DAS Citarum.

“Kita komitmen, tadi Pak Gubernur dan Pangdam, saya juga komitmen, kita sudah tegas jangan main-main, karena kita akan berdosa kepada anak cucu kita. Kalau kita berhasil, anak cucu kita yang menerima manfaatnya, Citarum jadi harum,” tegas Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto, saat melakukan meninjau DAS Citarum, di wilayah Kab.Bandung, Rabu (26/9/2018).

Baca Juga:  Usai Daftar ke KPU Jabar, Rindu Siapkan Strategi Khusus Menangkan Pilgub

Terkait dengan pabrik-pabrik yang masih kucing-kucingan, Agung menjelaskan, penegakan lingkungan ini ekspesialis.

Dalam penegakan ini, lanjutnya, dalam Undang-undang disebutkan, kepolisian bersama Kementerian Lingkungan wajib mengambil sampel dan itu harus dihadiri manajemen lalu dibawa ke laboratorium. Kalau di bawah batas akan ada teguran dari Kementerian Lingkungan.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 di Sekejati Kota Bandung Terkendali, Ternyata Ini Kuncinya

“Kemudian apabila melebihi di ambang batas bisa naik menjadi penyidikan. Sekarang sudah ada 107 yang sedang dilakukan penyelidikan. Yang ditangani ada 57 sementara yang ditangani Polres sampai dengan Karawang sektor 1 – 21 ada 55. Kasusnya sudah maju ke kejaksaan sudah 8, sisanya masih dalam penyelidikan menunggu hasil dari Kementerian lingkungan dan dalam penyelidikan. Untuk penutupan menunggu dari pengadilan,” jelasnya.

Ditambahkan Agung, sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya lakukan revitalisasi Citarum. Di antaranya dengan memesan alat pengeruk sampah khusus yang dibuat di Pindad Bandung.

Baca Juga:  Jelang Malam Takbiran, Seorang Pemuda Dibacok

Pangdam III/ Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, menambahkan, untuk kegiatan ini, sebanyak 1700 personel diturunkan dan masih fokus pada 13 sektor dari 22 sektor.

“Termasuk sektor penyempitan. Insya Allah tahun 2019 dari pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya di 22 sektor,” tutup Besar. (Mil)

Jabarnews | Berita Jawa Barat