JABARNEWS | KARIKATUR – Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang berasal dari anggaran Provinsi Jabar tahun anggaran 2019, dalam pelaksanaanya diduga terjadi penyimpangan.
Kegiatan program Rutilahu tersebut difasilitasi oleh pendamping di setiap desanya atau disebut fasilitator desa.
Progran Rutilahu yang dimotori oleh Dinas tata ruang dan pemukiman (Distarkim) ini diduga terjadi adanya cashback dari toko bangunan dengan jumlah yang cukup besar.
Cashback ini ditarik setelah pihak toko bangunan menerima transfer atas pembelian material untuk rumah yang akan direhab.
Namun koordinator fasilitator tim 1 Kabupaten Purwakarta, Yanto menampik soal cash back tersebut. Begitu juga halnya pihak Distarkim Purwakarta, melalui tim teknis Rutilahu Kabupaten, Eko mengaku juga tidak mengetahui adanya dugaan cashback tersebut. (Dod)
