Rawan Konflik, Legislator Ini Minta TNI/Polri Kompak Jaga Stabilitas Pilgub Jabar

JABARNEWS | BANDUNG – Dinilai rawan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto meminta TNI/Polri untuk kompak menjaga stabilitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

“Pak Menko Polhukam menyatakan Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki potensi kerawanan Pilkada. Tentunya ini perlu diperhatikan. Oleh karena itulah saya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar kompak menjaga stabilitas Jabar, termasuk TNI Polri,” jelas Waras Wasisto, kepada wartawan, Rabu (17/1/2018).

Baca Juga:  5 Pekerja Terluka Akibat Konstruksi Tol Desari Amblas

Menurutnya,  pernyataan Menko Polhukam Wiranto tersebut, bukan lah persoalan sepele. Terlebih pernyataan itu tentunya berdasar pada data dan analisa terlebih dahulu.

Dalam hal itu catatan Menko Polhukam harus segera disikapi secara aktif dan hal ini harus disikapi oleh TNI dan Polri yang bertugas menjaga stabilitas politik di Jawa Barat.

“Oleh karena itulah kita yang berada di Jawa Barat harus berperan aktif dalam  mengantisipasinya,” katanya.

Menurutnya peran masyarakat sangat penting. Peran masyarakat dianggap paling utama dalam menjaga proses demokrasi di Jawa Barat sehingga bisa menjadi sukses tanpa ada kegaduhan.

Baca Juga:  72 KPM Warga Cibadak Cianjur Terima BLT DD, Begini Imbauan Polisi

“Ini sangat penting, jika kita semua ikut bertanggung jawab, saya yakin kontestasi Pilkada Jabar akan kondusif dan kekhawatiran Pak Menko bisa terjawab positif jika seluruh komponen ikut bertanggung jawab dalam menjaga proses demokrasi yang kondusif,” katanya.

Diakui Waras, memang Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang rawan terjadi konflik terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Potensi itu terlihat dari kontestasi Pilkada Serentak di 16 wilayah kabupaten/kota dan  Provinsi di Jawa Barat.

Baca Juga:  Pelayan Publik di Cisitu Sumedang Ikuti Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

“Ada 16 Kabupaten/kota yang ikut kontestasi ditambah provinsi. Ini

“Dengan banyaknya kabupaten kota yang pilkada, tentunya ini akan memicu konflik politik, tapi jika proses ini kita jaga dengan tanggung jawab menjaga stabilitas tentunya hal-hal yang tidak diinginkan akan terhindar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjaganya,” katanya.

Laporan : Agus Hermawan