JABARNEWS | SUMEDANG – Ribuan masyarakat Jawa Barat tumpah ruah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang. Mereka melakukan pembuatan e-KTP yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar bersama Kemendagri.
Dikutip dari laman detik Rabu (11/4/2018) ribuan warga itu sudah melakukan antrean sejak Pukul 06.00 WIB. Antrean memanjang, dari pintu gerbang belakang IPDN hingga halaman Gedung Balairung. Pelayanan pembuatan e-KTP besar-besaran ini, diselenggarakan dari tanggal 11 – 13 April 2018 dengan mengusung tema ‘Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan’ (GISA). Tidak hanya didatangi oleh warga Sumedang dan Bandung Raya saja, warga dari luar Bandung pun turut datang pada pembuatan e-KTP ini.
Salah satunya Edi Prastyo (25) warga Kabupaten Purwakarta. Ia sengaja datang bersama istrinya untuk membuat e-KTP baru, berganti status dari lajang menjadi sudah menikah.”Iya harus ke Bandung, katanya ada pembuatan e-KTP sebagai Jabar. Kalau di Purwakarta katanya blangkonya habis,” kata Edi.
Edi menuturkan, sudah sejak Pukul 05.00 WIB ia dan istrinya sampai di kampus IPDN karena ingin mendapatkan antrean paling depan. “Setelah subuh saya sampai di Jatinangor. Sengaja datang sejak awal karena ingin dapat antrean paling depan,” tuturnya.
Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, GISA ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat Jabar bahwa data kependudukan adalah hak warga negara.
“KTP Elektronik, ketika kependudukan itu datanya akurat kan berbagai keperluan data akan akurat juga. Data dalam konteks untuk kepentingan demokrasi akan akurat, data siapa yang berhak mencoblos akurat, ketika dia mau pindah dari tempat mencoblos ke tempat mencoblos lainnya akurat,” kata Aher sapaan karib Ahmad Heryawan.
Aher menjelaskan, jelang pemilu serentak tahun 2018 ini dengan adanya e-KTP tidak akan double data, NIK nya hanya satu. Tidak mungkin ada double NIK ketika masyarakat pindah, tidak akan ada kependudukan ganda.
“Dalam waktu dekat untuk pembangunan demokrasi dalam pilkada atau pileg dan pilpres. Dalam pembangunan umum ini berlaku, untuk pelayanan publik, penganggaran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan bidang apapun. Program pembangunan akan akurat manakala berdasar pada data penduduk dan fakta ilmiah,” jelasnya.
Aher menerangkan, jika data kependudukan di Indonesia, khususnya di Jabar sudah berbasis data dan berbasis ilmiah, maka pembangunan akan tepat sasaran.”Secara umum di Jabar bagus, 99,2 persen dalam konteks pencatatan. Tentu dalam hal akurasi data, data terpilah, data-data rinci dalam bidang pembangunan, sedang kita kembangkan ke depan,” ujarnya.
“Yang membludak ini yang 0,8 persen karena sudah 92,2 persen. Alhamdulillah yang belum memiliki data kependudukan, khususnya KTP elektronik sadar, bahwa itu sangat perlu. Karena sekarang ketentuan yang berlaku di negara kita termasuk dimana pun, pasti ketika seseorang masuk kemana pun, masuk sekolah, masuk kerja, kuliah, semuanya menggunakan data kependudukan. Mereka sadar semua bahwa data kependudukan itu penting,” jelasnya.
“Target 100 persen, atau mendekati 100 persen. Kegiatan ini hanya tiga hari, mudah-mudahan 0,8 persen itu berkurang drastis di sini, 0,5 atau 0,3 persen, sisanya tinggal di kabupaten kota,” pungkasnya. (Yfi)
Jabarnews |Berita Jawa Barat
