BIJB Kertajati: Menunggu Keberpihakan Pusat Ke Jabar

JABARNEWS | BANDUNG – PP 40/2012 menjadi alasan paling ampuh tidak terealisasinya runway BIJB Kertajati 3.000 meter yang dibiayai APBN.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady, mengatakan, dari tiga paket pekerjaan yang ada, baru paket I yang tuntas. Dua paket lainnya masih berjalan.

“Sisi udara (runway 2.500 meter), taxi way, dan apron memang sudah 100 persen. Namun, fasilitas darat dan navigasi belum selesai. Suplay listrik dan genset juga belum,” kata Daddy, Selasa (27/2/2018).

Diungkapkannya, BIJB Kertajati dalam desain awalnya tercatat memiliki /runway/ 3.000 meter. Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut semula diharapkan selesai bersamaan dengan selesainya Tol Cisumdawu. Sayangnya, progres pembangunan tol CIleunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) meleset dari skenario tersebut.

Baca Juga:  KPU Karawang Sosialisasikan Pilkada, Gandeng Asosiasi Futsal

BIJB Kertajati, lanjutnya, diharapkan menjadi bandara internasional kebanggaan Provinsi Jawa Barat. Pasti ada kualifikasi “bandara internasional”, itu yang sekarang ini masih terus dikejar. Masalahnya, langkah ke arah itu masih terasa agak lembat -kalau tak boleh disebut terseok-seok.

“Anggaran dalam APBN sebesar Rp 350 miliar yang beberapa waktu lalu sempat rapai diperbincangkan. Kini seperti yang saya prediksi. Anggaran itu tidak cair. Hal itu terhalang MoU antara PT BIJB dan PT Angkasi Pura II karena ada PP 40/2012 yang menghalangi hal itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketua GMMP: BPN Purwakarta Diminta Terbuka Terkait OTT Pegawainya

Setelah PT Angkasa Pura (AP) II yang menjadi operator, Kemenhub menyatakan bahwa penuntasan runway menjadi 3.000 meter (eksisting 2.500 meter, Red.) menjadi kewajiban operator. Konon, hal itu sudah disanggupi AP II. Semoga saja realisasinya tidak harus menunggu terlalu lama.

Mungkinkah PT AP II membangun landasan di atas lahan yang masih milik Pemprov Jabar? Karena lahan yang tersisa untuk runway lanjutan itu harus masuk lebih dulu menjadi bagian penyertaan modal Pemprov Jabar. Kalau belum?

Baca Juga:  Amanat Sunan Gunung Jati, Alasan Dedi Mulyadi Blusukan Sejak 1999

Ada satu hal lagi yang belum tuntas. Seandainya BIJB Kertajati dijadikan tempat pemberangkatan haji, harus ada asrama (embarkasi) haji. Bagaimana mungkin kalau jamaah haji Jabar tahun 2018 mau diberangkatkan dari Kertajati kalau asramanya ada di Kota Bekasi. Padahal kita tahu bahwa jarak Kota Bekasi-Majalengka sekitar 160 km. Belum lagi kemacetan sepanjang jalur tol Bekasi-Cikopo yang tidak bisa diprediksi akibat pembangunan tol layang.

“Doakan semoga semua berjalan lancar dan ada solusinya,” pungkas Daddy yang merupakan wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Cirebon-Indramayu. (Wan)

Jabarnews | Berita Jawa Barat